Kiniin.com – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam penerapan AI di sektor pemerintahan.
Menurut Luhut, jumlah penduduk Indonesia yang di perkirakan mendekati 300 juta jiwa pada tahun depan menjadi modal penting dalam pengembangan teknologi berbasis data dan AI.
Integrasi Data Pemerintah Berbasis AI
Ia mengungkapkan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan integrasi sistem Government Technology (GovTech). Saat ini, sekitar 80 persen sistem yang mendukung digitalisasi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, telah terhubung dalam satu ekosistem.
Luhut menjelaskan, sejak 1 Juni 2026 pemerintah berhasil menyatukan data dari delapan kementerian dan lembaga strategis ke dalam satu platform yang di dukung teknologi AI. Integrasi tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan berbasis data.
“Saya sampaikan kepada Presiden bahwa langkah ini berpotensi melahirkan sistem pemerintahan digital berbasis AI yang sangat baik. China memang lebih maju, tetapi untuk negara dengan populasi hampir 300 juta orang, posisi Indonesia sangat kompetitif,” kata Luhut saat berbicara dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).
Beberapa platform pemerintah yang kini sudah saling terhubung antara lain Portal Perlinsos, OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, serta INAku.
Bansos Lebih Tepat Sasaran dan Dorong UMKM Naik Kelas
Luhut meyakini integrasi layanan digital tersebut akan meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah. Salah satu manfaat yang paling terasa adalah meningkatnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan data yang terintegrasi untuk memperluas pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data yang lebih lengkap memungkinkan pemerintah memetakan potensi usaha masyarakat secara lebih akurat, sekaligus memperluas basis penerimaan pajak secara bertahap.
Ia mencontohkan, pemerintah dapat mengarahkan penerima bantuan sosial yang memiliki potensi usaha untuk beralih menjadi pelaku UMKM. Setelah itu, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha mereka berkembang.
“Kalau penyaluran bansos sudah tepat sasaran, penerima bisa memperoleh subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Namun bantuan tidak bisa di berikan terus-menerus. Dengan dukungan data yang terintegrasi, penerima bansos dapat kita dorong menjadi UMKM baru, memperoleh akses KUR, lalu berkembang menjadi usaha yang lebih besar,” ujarnya.
Menurut Luhut, pendekatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan taraf ekonomi, tetapi juga membuka peluang lahirnya lapangan kerja baru.
Di sisi lain, sekitar 64 juta UMKM yang saat ini beroperasi di Indonesia dapat menjadi sumber pertumbuhan wajib pajak baru. Jika jumlah pelaku usaha yang masuk ke sistem perpajakan terus bertambah, penerimaan negara juga akan meningkat.
Luhut menambahkan bahwa seluruh sistem tersebut nantinya terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan. Dengan dukungan data yang semakin akurat, pemerintah dapat memetakan potensi penerimaan negara secara lebih baik dan memperkuat fondasi fiskal nasional. (fnr/*)
Komentar