Kiniin.com Program cetak sawah dan pengembangan sektor pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan) di Papua terus mendapat respons positif dari masyarakat adat, petani, serta pemerintah daerah. Warga menilai program tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan tanpa mengganggu hak kepemilikan tanah adat.
Pemilik hak ulayat (Ondoafi), Wilhelmus Rollo, mengatakan masyarakat adat menyambut baik program pengembangan pertanian yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
“Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya,” ujar Wilhelmus, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, selama program berlangsung tidak ada pihak yang merampas lahan adat sebagaimana isu yang beredar di luar Papua, termasuk narasi yang muncul dalam film Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cipri Jehan Paju Dale.
Wilhelmus menegaskan hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berjalan secara terbuka dan saling menguntungkan.
“Kalau untuk perampasan hak tanah dan lain sebagainya, di sini tidak ada. Kami tidak merasa tertindas seperti yang sering digambarkan terjadi di daerah lain,” katanya.
Ia menjelaskan, lahan yang saat ini masyarakat buka untuk pertanian baru mencapai sekitar 100 hektare. Sementara itu, masyarakat masih memiliki lahan tidur yang cukup luas dan berpotensi mereka kembangkan untuk meningkatkan produksi pangan.
“Kurang lebih masih ada 1.000 hektare lahan tidur yang kami miliki. Kami siap jika ada pengembangan lahan lagi,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Dorong Perluasan Areal Sawah
Dukungan serupa datang dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah pusat mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah Tanah Papua.
“Sekarang pemerintah memberikan perhatian melalui pembangunan pertanian. Baik di Papua, Papua Barat, maupun wilayah Papua lainnya, masyarakat sudah mulai merasakan hasil pembangunan yang nyata,” kata Lodwik.
Menurut dia, kebutuhan pengembangan lahan sawah di Papua Barat masih cukup besar. Pemerintah daerah bahkan telah mengusulkan penambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.
“Khusus Papua Barat, masyarakat masih membutuhkan pembangunan pertanian, terutama cetak sawah. Lahannya sudah siap. Ada tambahan sekitar 2.000 hektare di luar lahan yang sebelumnya kami usulkan sekitar 3.000 hektare lebih. Kami sudah menyampaikan kebutuhan itu kepada Menteri Pertanian,” ujarnya.
Lodwik menegaskan program cetak sawah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya berperan memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sedangkan masyarakat adat tetap memegang hak kepemilikan lahan.
“Cetak sawah ini untuk masyarakat dan demi kehidupan masyarakat. Lahannya milik masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan sawah, sementara masyarakat menikmati hasilnya,” katanya.
Ia juga menyebut mayoritas masyarakat Papua mendukung pengembangan pertanian karena memberikan manfaat langsung sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal.
“Sepanjang yang saya lihat di Papua Barat, masyarakat sangat mendukung program cetak sawah karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Namun, kita tetap harus menjaga dan memastikan penggunaan lahan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Produktivitas Pertanian Terus Meningkat
Perkembangan sektor pertanian di Papua juga terlihat dari peningkatan produktivitas lahan yang saat ini masyarakat kelola bersama.
Manager Balai Pengelola Bendung Tami, Rahman, mengatakan masyarakat memanfaatkan lahan adat untuk kegiatan pertanian dan berhasil menghasilkan panen yang cukup baik.
“Lahan yang kami kelola bersama masyarakat merupakan lahan adat. Produksinya mencapai 5 hingga 6 ton per hektare. Kami berterima kasih kepada Menteri Pertanian atas program perluasan sawah ini dan ingin turut menyukseskan target swasembada pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata Rahman.
Yusuf Wona, petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Bendung Tami, juga merasakan manfaat program tersebut. Ia mengaku bantuan pemerintah membantu masyarakat Papua memperkuat ketahanan pangan.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena program pemerintah ini membantu kami, khususnya masyarakat Papua, dalam menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, petani Orang Asli Papua (OAP) asal Merauke, Roby Basik, mengaku kehidupannya mengalami perubahan sejak menekuni usaha budidaya padi. Petani milenial tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga hingga membangun rumah dari hasil pertanian.
“Anak-anak semua bisa sekolah. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi Kowad, dan ada yang bekerja di bidang kesehatan. Semua itu berasal dari hasil pertanian yang saya jalankan,” kata Roby. (if/*)
Komentar