Kiniin.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai ketersediaan pupuk bersubsidi yang terjaga menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi beras nasional. Kondisi ini tetap tercapai meski banyak negara menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim.
Menurut Amran, pemerintah terus mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak akhir 2025. Kebijakan ini bertujuan meringankan biaya produksi petani.
“Ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, Pemerintah Indonesia justru menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Pemerintah juga memastikan pupuk mudah di akses petani. Inilah salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat,” kata Amran di Jakarta, Sabtu, 27 Juni 2026.
Ia menegaskan, keberpihakan pemerintah terhadap petani menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini di nilai mampu memperkuat sektor pertanian di tengah tekanan perubahan iklim dan gejolak harga pupuk global.
Keyakinan tersebut sejalan dengan laporan Food Outlook Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) edisi Juni 2026. Dalam laporan itu, Indonesia tercatat sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga menempati posisi keempat di dunia dengan proyeksi produksi sekitar 38,6 juta ton.
Di sisi lain, FAO memperkirakan produksi beras dunia akan turun sekitar 1,6 persen. Penurunan ini di picu perubahan iklim dan gangguan pasokan di sejumlah negara produsen utama. Amran menilai capaian Indonesia menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional. Indonesia mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi saat banyak negara mengalami tekanan akibat cuaca ekstrem dan tingginya biaya produksi.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah, memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi kebutuhan petani hingga musim tanam berikutnya.
Data per 25 Juni 2026 menunjukkan penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 54,28 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton.
“Artinya, masih tersedia sekitar 45,72 persen atau sekitar 5,1 juta ton pupuk bersubsidi. Stok ini siap di manfaatkan petani di seluruh Indonesia,” ujar Andi Nur Alam Syah.
Ia menjelaskan, pemerintah terus memperlancar distribusi pupuk. Tujuannya agar petani menerima pasokan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan tepat sasaran. Percepatan distribusi ini di harapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di berbagai daerah.
Pemerintah juga mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian. Karena itu, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani di dorong memanfaatkan pupuk bersubsidi. Mereka juga di minta menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan), pompa air, serta traktor untuk mempercepat masa tanam.
“Semakin cepat tanam di lakukan saat kondisi masih memungkinkan, semakin besar peluang menjaga bahkan meningkatkan produksi pangan nasional,” kata Andi Nur Alam Syah.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Dengan ketersediaan pupuk yang terjaga dan distribusi yang semakin sederhana, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat tercapai. Hal ini membutuhkan sinergi kebijakan pemerintah dan kerja keras para petani. (fnr/*)
Komentar