Kiniin.com – SMA SMK Negeri Jabar tetap tanpa SPP setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan dana BOS dan anggaran operasional dari pemerintah provinsi masih mencukupi kebutuhan sekolah.
Pernyataan tersebut di sampaikan Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Minggu (19/7/2026), sebagai respons atas munculnya kembali wacana pemberlakuan SPP di sekolah negeri.
“Hayo masih ngomongin SPP, biaya operasional sekolah saya sudah cek cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sudah,” ujar Dedi.
Menurut pria yang akrab di sapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, sejumlah sekolah telah menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan pendidikan dapat di lakukan secara efektif. Karena itu, kebijakan sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK negeri di nilai masih sangat memungkinkan untuk dipertahankan.
Temuan Penggunaan Dana BOS
KDM juga mengungkapkan adanya temuan terkait penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peruntukan. Berdasarkan hasil temuan pada APBD 2025, nilai penggunaan anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan pendidikan mencapai sekitar Rp4 miliar.
“Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau di buka yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar,” ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia menilai penambahan anggaran operasional sekolah perlu di sertai pengawasan yang ketat. Ia khawatir jika dana yang tersedia terlalu besar tanpa pengelolaan yang baik, potensi penyalahgunaan anggaran justru meningkat.
“Artinya cukup, kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasian, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” katanya.
Fokus pada Perbaikan Fasilitas dan Kualitas Pendidikan
Dedi berharap dana pendidikan yang telah di alokasikan dapat di manfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Menurutnya, perhatian tidak hanya tertuju pada pembelajaran, tetapi juga pada perbaikan fasilitas sekolah.
Ia menekankan pentingnya penyediaan ruang kelas yang layak, toilet yang memadai, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
“Apa yang harus di lakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus, tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagarnya harus bagus. Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” tegasnya.
Program Sekolah Gratis Mulai Diterapkan
KDM mengungkapkan bahwa kebijakan SMA dan SMK negeri tanpa pungutan di Jawa Barat baru mulai di terapkan pada periode 2025-2026. Sebelumnya, sekolah negeri di wilayah tersebut masih menerapkan sejumlah biaya pendidikan kepada siswa.
Ia mengaku pernah menemukan banyak kasus tunggakan biaya pendidikan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2023. Bahkan, dirinya beberapa kali membantu melunasi tunggakan siswa di sekolah negeri.
“Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh dulu waktu saya anggota DPR datang ke sekolah-sekolah bayar tunggakan-tunggakan siswa yang belum di bayar itu sekolah negeri,” ujarnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjaga keberlanjutan program pendidikan gratis agar akses pendidikan semakin merata dan tidak membebani masyarakat.
“Yuk kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya,” tutup KDM.
(fnr/*)
Komentar