Kiniin.com – Sebanyak 577 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terancam mendapat sanksi disiplin setelah di duga menggunakan aplikasi Fake GPS untuk memanipulasi lokasi saat melakukan presensi digital.
Dugaan tersebut muncul setelah BKPSDM memeriksa 1.320 ASN dari berbagai perangkat daerah.
ASN yang menjalani pemeriksaan berasal dari berbagai perangkat daerah. Rinciannya, 696 orang berasal dari Dinas Pendidikan, 371 orang dari Dinas Kesehatan, 50 orang dari RSUD Waled, 27 orang dari RSUD Arjawinangun, 24 orang dari 15 kecamatan, serta 152 orang dari 26 dinas dan badan lainnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yuliarno, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP), Meilan Sarry Rumbino Rumakito, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi disiplin ASN.
Menurut Meilan, BKPSDM telah mengirimkan rekomendasi kepada setiap perangkat daerah agar segera memanggil, memeriksa, dan membina ASN yang terindikasi menggunakan aplikasi Fake GPS.
“Rekomendasi sudah kami sampaikan kepada masing-masing SKPD untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap ASN yang terindikasi menggunakan Fake GPS. Proses ini di lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan disiplin ASN,” ujar Meilan, Selasa (7/7/2026).
Meilan menjelaskan, rekomendasi tersebut mengacu pada Surat Nomor 800.1.6.2/724/PKAP tentang Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Disiplin ASN yang terbit pada 21 Januari 2026.
Setiap perangkat daerah lebih dulu melakukan pemeriksaan awal pada Februari hingga Maret 2026. Namun, karena dugaan penggunaan Fake GPS masuk dalam kategori pelanggaran disiplin sedang hingga berat, Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN kemudian mengambil alih proses penanganannya.
Tim ad hoc tersebut melibatkan unsur BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan lanjutan berlangsung mulai 2 April hingga 25 Juni 2026 dengan menelaah berita acara pemeriksaan (BAP), keterangan Tim IT, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan sebanyak 67 ASN tidak terbukti menggunakan Fake GPS. Selain itu, tim menjatuhkan teguran lisan kepada 30 ASN, memberikan teguran tertulis kepada 11 ASN, serta menjatuhkan sanksi berupa pernyataan tidak puas kepada 15 ASN.
Sementara itu, sebanyak 577 ASN masuk dalam kategori dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang. Mereka berpotensi menerima hukuman sesuai ketentuan disiplin ASN yang berlaku.
BKPSDM juga masih menunggu hasil rekomendasi terhadap 316 ASN di Dinas Pendidikan yang di duga menggunakan Fake GPS. Di sisi lain, 80 ASN dari dinas yang sama masih menjalani proses penanganan terkait dugaan pelanggaran disiplin ringan.
Untuk memastikan setiap temuan benar-benar akurat, BKPSDM menggandeng Tim IT dalam proses pemeriksaan. Tim tersebut bertugas memverifikasi data presensi digital agar tidak terjadi kekeliruan saat menentukan dugaan pelanggaran.
“Dari hasil penjelasan Tim IT, memang ada kemungkinan titik lokasi yang sama meskipun ASN tidak menggunakan Fake GPS. Namun, ada batas toleransi kejadian yang di temukan, yaitu maksimal empat kali,” jelas Meilan.
ASN yang masuk kategori dugaan pelanggaran disiplin sedang masih harus melalui tahapan berikutnya. BKPSDM akan memanggil atasan langsung masing-masing ASN untuk memberikan keterangan sebelum Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin menggelar pembahasan.
“Khusus yang masuk kategori disiplin sedang, nanti akan ada proses pemanggilan atasan langsung dan pembahasan melalui tim pertimbangan. Jadi seluruh tahapan tetap berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, proses pemanggilan berlangsung secara bertahap. Kondisi tersebut di pengaruhi adanya mutasi dan rotasi kepala sekolah sehingga terjadi perubahan pejabat atasan langsung yang harus memberikan keterangan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan seluruh tahapan penanganan dugaan pelanggaran disiplin berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan kepegawaian. Setiap keputusan akan mengacu pada hasil pemeriksaan, bukti pendukung, serta verifikasi teknis yang telah di lakukan.
“Pemeriksaan juga mempertimbangkan seluruh bukti dan hasil verifikasi teknis agar keputusan yang di ambil benar-benar sesuai fakta,” tutup Meilan. (fnr/*)
Komentar